Bagian Barjas

Bagian PBJ – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan Desk Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) belanja yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 25-26 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Lt. IV Gedung A Setda Kabupaten Kudus.

Desk dilaksanakan dalam rangka tercapainya progres RUP 100%. Peserta yang diundang merupakan admin RUP pada masing – masing Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengecekan terhadap anggaran Belanja Pengadaan, Belanja Non Pengadaan dan kesesuaian paket pekerjaan yang terumumkan. Hal Tersebut bertujuan untuk memastikan paket pekerjaan yang diinput dalam aplikasi SiRUP benar-benar sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa masing-masing OPD, dengan harapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai target waktu yang direncanakan.

Pada akhir Desk, dibuatkan Berita Acara Hasil Desk, dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan batas akhir penyelesaian yang ditentukan. (AM)

Bagian PBJ – Mbizmarket merupakan salah satu mitra resmi dan terdaftar di Toko Daring. Sejak 2020, Mbizmarket hadir untuk menjawab tantangan dalam proses pengadaan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Kementerian, dan Lembaga di Indonesia, sampai saat ini sudah ada 32 provinsi, 178 kabupaten/kota yang menggunakan Mbizmarket.

Pencapaian tersebut menjadikan Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Toko Daring.

Mbizmarket selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring terus melakukan sosialisasi pemanfaatan Toko Daring agar mempermudah bagian pengadaan barang/jasa melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan secara elektronik, serta lebih akuntabilitas. “Kali ini kami sowan disini, supaya Kudus juga menjadi salah satu pemerintah daerah yang menggunakan mbizmarket,” kata Andreas Bayu Anggara, Team Leader Central Java Area Mbizmarket, ketika menjadi narasumber pada Sosialiasi dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring-Belanja Langsung (Bela Pengadaan) Pemerintah Kabupaten Kudus di Hotel @home Kudus tanggal 26-27 Juli 2023.).

Dia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi. “Awalnya kenapa muncul Mbizmarket, beberapa tahun kebelakang pada tahun 2020 muncul pandemi, Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan mbizmarket untuk bisa mengalihkan belanja pengadaan yang sebelumnya dilakukan secara tatap langsung, dialihkan secara digital, mau tidak mau karena pandemi semua transaksi tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung, akhirnya Mbizmarket menjawab kebutuhan tersebut, jadi kami lahir untuk menjawab kebutuhan pengadaan barang/jasa khususnya di pemerintah daerah,” tambah Andreas.

Adelia Wijayanti Putri salah satu narasumber dari Team Leader Central Java Area Mbizmarket pada sesi waktu yang lain menjelaskan Alur Pendaftaran Penjual dan Alur Transaksi di Mbizmarket sebagaimana gambar di bawah.

Bagian PBJ – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus terus berupaya untuk melakukan optimalisasi Belanja Perangkat Daerah. Bagian PBJ bekerjasama dengan Mbizmarket mengadakan Sosialiasi dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring-Belanja Langsung (Bela Pengadaan) Pemerintah Kabupaten Kudus di Hotel @home Kudus tanggal 26-27 Juli 2023.

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau e-Marketplace. Bela Pengadaan menawarkan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Aplikasi ini khusus digunakan oleh K/L/PD untuk melakukan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan nilai paling banyak Rp. 50 juta rupiah.

Saat ini terdapat 24 marketplace yang telah bergabung dalam Bela Pengadaan seperti Bhinneka, BukaPengadaan, Grab, MbizMarket, Digitalimaji dan lainnya yang menyediakan berbagai keperluan Pemerintah antara lain Angkutan, Makanan, Kurir, Alat Tulis Kantor, Souvenir dan Furniture
Sosialisasi dan Pelatihan Toko Daring difasilitasi oleh Mbizmarket selaku e-marketplace pengadaan barang/jasa dan bekerja sama dengan beberapa vendor lain. “Pelatihan diikuti peserta dari OPD yang terdiri Pejabat Pembuat Komitmen 71 orang, Bendahara 74 orang dan Pejabat Pengadaan 61 orang pada masing – masing Perangkat Daerah,” ujar Doni Tondo Setiaji, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saat menyampaikan laporan penyelenggaran kegiatan.

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Diktum Kedua Nomor 27 b dan c bahwa para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring serta memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

“Dengan adanya Sosialisasi dan Pelatihan ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah mempunyai kesamaan pemahaman dalam bertransaksi melalui Toko Daring Mbizmarket, sehingga masing-masing pihak paham dan tidak ada kesalahan dalam mengoperasikan Aplikasi Toko Daring-Bela Pengadaan. Harapan kami, setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan ini, Perangkat Daerah dapat segera melakukan transaksi Toko Daring melalui Mbizmarket.” tutur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kudus Drs. Jadmiko Muhardi Setiyanto membuka kegiatan tersebut. (Masta-LPSE)

Bagian PBJ – Dalam rangka percepatan pengadaan di Pemerintahan Kabupaten Kudus, Bagian PBJ mengadakan Konsinyering Input Rencana Umum Pegadaan 2023 pada aplikasi SiRUP di Hotel The Wujil Resort & Conventions 30-31 Januari 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 18 ayat (3) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, masing – masing Perangkat Daerah diminta untuk melaksanakan proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, dimana hasil Perencanaan Pengadaan dimuat dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Pengumuman RUP merupakan tahap awal bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. RUP yang diumumkan agar dapat diketahui oleh masyarakat dan pelaku usaha sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan tepat waktu dan manfaat.

Kegiatan Konsinyering ini bertujuan agar Perangkat Daerah mempunyai kesamaan pemahaman dalam tata cara penginputan RUP, sehingga admin paham dan tidak ada kesalahan dalam menginput program, kegiatan dan pemaketan pekerjaan pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) berdasarkan hasil perencanaan pengadaan. Serta dilakukan desk bagi yang telah input 100%, untuk memastikan pemaketan pekerjaan sesuai dengan jenis dan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan.

“Harapan kami, setelah mengikuti Konsinyering ini para admin dapat segera melakukan penginputan dan pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP,” pesan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris.

Bagian PBJ – Dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal UMKM Kudus dan pemasaran online, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kudus mengadakan Pelatihan Srategi Branding Produk dan Pemasaran Online di Hotel @Home Kudus (22/08).

Bagian PBJ yang diwakili oleh Subkoordinator Pengelolaan LPSE diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan katalog lokal, yang saat ini sedang digalakkan oleh Presiden RI, diantaranya meningkatkan penggunan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan Koperasi, dan percepatan penyerapan APBN/APBD. Sejalan dengan sosialisasi tersebut Pelaku UMKM agar dapat menjadi prioritas dan diberikan peluang pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Aplikasi yang dikembangkan LKPP ini terbagi dalam 3 kategori seperti Katalog Nasional yang dikelola oleh LKPP, Katalog Sektoral yang dikelola oleh Kementerian, Katalog Lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Katalog Lokal yang dapat diakses melalui https://e-katalog.lkpp.go.id. Saat ini terdapat 13 etalase, di antaranya Alat Tulis Kantor, Aspal, Bahan Material, Bahan Pokok, Beton Ready Mix, Hewan Ternak, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Makanan Dan Minuman, Pakaian Dinas Dan Kain Tradisional, Seragam Sekolah, Servis Kendaraan, Souvenir.

Dengan telah diumumkan katalog lokal pada masing-masing etalase, penyedia barang/jasa dapat segera mendaftarkan usahanya serta menayangkan produknya, sehingga penyedia lokal mempunyai kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan melalui metode E-Purchasing.

Diharapkan UMKM yang tergabung di katalog lokal bisa berdaya saing dengan produk impor, serta sekaligus mengembangkan usaha kecil menjadi menengah hingga menjadi besar.

Bagian PBJ – Kabupaten Kudus terus menggalakkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Seluruh OPD pun diminta mendukung promosi UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Bupati Kudus H.M. Hartopo, saat memberikan arahan dalam acara Koordinasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Taman Budaya Bae pada Rabu (30/3/2022). Menurutnya, gerakan tersebut sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, saat pertemuan di Bali beberapa waktu yang lalu. Di mana, Presiden meminta pengadaan produk lokal di Indonesia sebesar Rp. 400 triliun, dan ditargetkan bisa tercapai pada Mei 2022.

 “Saya yakin dengan potensi Kudus, kita bisa memaksimalkan UMKM lokal,” ungkapnya. Untuk itu, Bupati meminta, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnaker Perinkop UKM) Kabupaten Kudus dapat menginventarisasi UMKM yang dapat masuk di e-katalog. Selanjutnya, UMKM agar difasilitasi untuk masuk ke marketplace. Dengan begitu, produk lokal dapat membuka pasar lebih lebar.

Bupati juga mengingatkan, agar seluruh UMKM mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke marketplace, dengan mempermudah persyaratan. Selain itu, mereka juga harus difasilitasi, sehingga banyak UMKM lokal yang masuk ke marketplace.

“Tolong pelaku UMKM jangan dipersulit, dan diberi kesempatan yang sama,” tutur bupati. Kepada Kepala Desa dan Lurah. Pembangunan melalui dana desa harus ditingkatkan. Penggunaan produk lokal harus diprioritaskan. Dia juga meminta Inspektorat melakukan pengawasan internal penggunaan produk dalam negeri.

Sekda Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan, pihaknya akan mengajak kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng terkait pungutan pajak di marketplace. Menurutnya, adanya digitalisasi tersebut menjadi langkah nyata modernisasi UMKM Kudus.
“Kami akan berkoordinasi dengan provinsi untuk memaksimalkan promosi UMKM lokal,” katanya.

Bagian PBJ – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan Desk Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja yang bersumber dari Penjabaran APBD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 10-11 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Lt. IV Gedung A Kab. Kudus.

Desk dilaksanakan dalam rangka tercapainya progress RUP 100 % s.d Maret sesuai dengan pasal 8 angka 2 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peserta yang diundang merupakan admin RUP pada masing – masing Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengecekan terhadap total Belanja Pengadaan, Belanja Non Pengadaan dan kesesuaian paket pekerjaan yang terumumkan. Hal Tersebut bertujuan untuk memastikan paket pekerjaan yang diinput dalam aplikasi SiRUP benar-benar sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa masing-masing OPD, dengan harapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai target waktu yang direncanakan.

Pada akhir Desk, dibuatkan Berita Acara Hasil Desk, dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan batas akhir penyelesaian yang ditentukan. (AM)