Bagian Pengadaan Barang Jasa

Bagian PBJ – Kabupaten Kudus terus menggalakkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Seluruh OPD pun diminta mendukung promosi UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Bupati Kudus H.M. Hartopo, saat memberikan arahan dalam acara Koordinasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Taman Budaya Bae pada Rabu (30/3/2022). Menurutnya, gerakan tersebut sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, saat pertemuan di Bali beberapa waktu yang lalu. Di mana, Presiden meminta pengadaan produk lokal di Indonesia sebesar Rp. 400 triliun, dan ditargetkan bisa tercapai pada Mei 2022.

 “Saya yakin dengan potensi Kudus, kita bisa memaksimalkan UMKM lokal,” ungkapnya. Untuk itu, Bupati meminta, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnaker Perinkop UKM) Kabupaten Kudus dapat menginventarisasi UMKM yang dapat masuk di e-katalog. Selanjutnya, UMKM agar difasilitasi untuk masuk ke marketplace. Dengan begitu, produk lokal dapat membuka pasar lebih lebar.

Bupati juga mengingatkan, agar seluruh UMKM mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke marketplace, dengan mempermudah persyaratan. Selain itu, mereka juga harus difasilitasi, sehingga banyak UMKM lokal yang masuk ke marketplace.

“Tolong pelaku UMKM jangan dipersulit, dan diberi kesempatan yang sama,” tutur bupati. Kepada Kepala Desa dan Lurah. Pembangunan melalui dana desa harus ditingkatkan. Penggunaan produk lokal harus diprioritaskan. Dia juga meminta Inspektorat melakukan pengawasan internal penggunaan produk dalam negeri.

Sekda Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan, pihaknya akan mengajak kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng terkait pungutan pajak di marketplace. Menurutnya, adanya digitalisasi tersebut menjadi langkah nyata modernisasi UMKM Kudus.
“Kami akan berkoordinasi dengan provinsi untuk memaksimalkan promosi UMKM lokal,” katanya.

Bagian PBJ – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan Desk Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja yang bersumber dari Penjabaran APBD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 10-11 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Lt. IV Gedung A Kab. Kudus.

Desk dilaksanakan dalam rangka tercapainya progress RUP 100 % s.d Maret sesuai dengan pasal 8 angka 2 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peserta yang diundang merupakan admin RUP pada masing – masing Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengecekan terhadap total Belanja Pengadaan, Belanja Non Pengadaan dan kesesuaian paket pekerjaan yang terumumkan. Hal Tersebut bertujuan untuk memastikan paket pekerjaan yang diinput dalam aplikasi SiRUP benar-benar sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa masing-masing OPD, dengan harapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai target waktu yang direncanakan.

Pada akhir Desk, dibuatkan Berita Acara Hasil Desk, dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan batas akhir penyelesaian yang ditentukan. (AM)